Publik Jabar Menilai Dedi Mulyadi: Antara Popularitas Figur dan Efektivitas Kebijakan

Kawaldata.com — Evaluasi publik terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menampilkan potret yang kompleks. Data kualitatif yang dihimpun dari laporan media massa dan analisis sentimen publik memperlihatkan dua sisi berbeda: di satu sisi, kepuasan publik terhadap figur Dedi sangat tinggi, hampir mencapai 95 persen. Namun, di sisi lain, kritik substantif terhadap efektivitas kebijakan juga cukup tajam, terutama pada sektor lapangan kerja, pengelolaan fiskal, serta capaian 100 hari kerja pertama.

Popularitas Tinggi, Figur Dekat dengan Rakyat

Dedi Mulyadi dikenal luas sebagai sosok yang komunikatif, sederhana, dan rajin turun ke lapangan. Media sering menyorot gaya kepemimpinannya yang merakyat—dari blusukan ke desa-desa, berdialog langsung dengan warga, hingga mengangkat isu-isu lokal ke panggung kebijakan provinsi. Hal ini menjadikan tingkat kepuasan umum publik sangat tinggi.

Data kualitatif menunjukkan bahwa 95 persen warga Jawa Barat yang disuarakan melalui media massa mengapresiasi gaya kepemimpinan Dedi. Narasi yang muncul kerap menggambarkan “pemimpin yang dekat dengan rakyat” dan “figur yang bisa dipercaya”.

Namun, apresiasi terhadap gaya figur tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kepuasan terhadap efektivitas kebijakan.

Kritik Tajam: Lapangan Kerja, Fiskal, dan 100 Hari Pertama

Meski popularitasnya kokoh, publik menilai masih ada kesenjangan nyata pada sektor kebijakan. Kritik terbesar datang dari persoalan lapangan kerja. Lebih dari 55 persen publik menilai program penciptaan lapangan kerja belum tampak signifikan. Hal ini diperkuat oleh angka pengangguran yang masih tinggi, terutama di wilayah urban seperti Bekasi, Depok, dan Bandung Raya.

Aspek lain yang tak kalah krusial adalah kendala fiskal. Sekitar 30 persen publik mengungkapkan kritik terhadap keterbatasan anggaran yang dianggap membuat program Dedi berjalan lamban. Laporan media juga menyoroti beban warisan APBD dan hutang daerah yang menyulitkan realisasi visi besar gubernur.

Selain itu, 40 persen publik menyatakan kecewa terhadap kinerja 100 hari pertama. Kritik tersebut lebih menyoroti substansi kebijakan ketimbang citra publik. Banyak yang menilai Dedi terlalu fokus pada komunikasi simbolik, sementara implementasi program teknokratis berjalan lambat.

Jurang Antara Figur dan Kebijakan

Dari data ini, terlihat jurang antara apresiasi figur dan efektivitas kebijakan. Figur Dedi Mulyadi dipandang sebagai pemimpin ideal dalam hal kedekatan dengan rakyat, tetapi secara teknis, publik menuntut lebih banyak langkah konkret untuk menjawab persoalan mendesak: pengangguran, kesenjangan fiskal, dan tata kelola pembangunan.

Grafik batang memperlihatkan ketidakseimbangan tersebut. Kepuasan umum melambung tinggi (95 persen), sementara kritik substantif tersebar di tiga sektor penting.

Hal ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya bertumpu pada citra, melainkan juga pada efektivitas kebijakan.

Ancaman dan Peluang Politik ke Depan

Jika Dedi Mulyadi mampu mengubah kedekatan simbolik menjadi kebijakan yang konkret, maka peluangnya untuk mempertahankan dukungan politik akan semakin besar.

Sebaliknya, jika persoalan lapangan kerja dan fiskal tak segera dijawab, popularitas figur bisa berbalik menjadi kritik yang menggerus legitimasi.

Kondisi ini menggambarkan fase krusial dalam kepemimpinan Dedi. Publik tidak lagi sekadar menilai gaya, tetapi menunggu bukti nyata.

Politik Jawa Barat yang dinamis menuntut pemimpin yang bukan hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga efektif dalam tata kelola pembangunan.  (*)

Perbesar +